September 2, 2014

Masyarakat pesisir di KLU adalah salah satu kelompok yang terancam kepentingannya dalam keputusan RPJMD

Oleh: Eross
Rumah Alir– Tanjung (8/12). Proses penyusunan Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara yang disusun sejak lima bulan lalu, banyak menunai kritik masyarakat. Rencana pembangunan yang menjadi acuan pelksanaan pembangunan tersebut, dinilai tidak sesuai aspirasi masyarakat KLU.
Kritik terhadap proses penyusunan RPJMD tersebut tidak saja datang dari masyarakat, tetapi bahkan mengundang kritik tokoh masyarakat dankepala desa. Salah satunya adalah Kepala Desa Gondang, Ahmad Jauhari, mengungkapkan salah satu kelemahan RPJMD tersebut misalnya tidak menampung kebutuhan ril warga, terutama di tingkat pedesaan.  “Pembangunan saluran drainase yang berada tepat di Kantor Desa Gondang sebagai usulan Desa Gondang pada RPJMD tidak terealisasi. Namun yang di bangun di tempat itu adalah trotoar jalan.” Ujar Ahmad Jauhari.
Kritik Ahmad jauhari ini mendapat dukungan salah satu tokoh pemerhati kebijakan pemerintah, Catur Kukuh. Menurut pria yang juga aktivis LSM di NTB ini, RPJMD KLU cenderung salah arah karena tidak sesuai aspirasi warga. Hal ini berakibat masyarakat terancam tidak mengerti dengan arah pembangunan.  “Pembangunan melalui RPJM yang teraktualisasi dalam APBD ini jika terjadi kesalahan arah dari pembangunan, penyebabkan masyarakat yang mempunyai usulan program pembangunan tidak mampu mengawal usulan yang dibuat sampai pada tingkat realisasinya.” kata Catur Kukuh. Dia juga menambahkan,  pemerintah dan masyarakat tidak mengerti tentang program yang akan dilaksanakan sehingga pemerintah dan masyarakat tidak dapat bertemu dalam pemahaman tentang pembangunan yang dilaksanakan pihak pemerintah kabupaten masyarakat.
Sesuai keterangan Kepala Desa Gondang, ahmad Jauhari dan Catur kukuh, dapat dipahami jika kritik terus berdatangan ke arah Pemerintah  KLU dalam menyusun RPJMD. Fakta yang menunjukan bahwa minimnya proses keterlibatan warga, dapat berakibat minimnya peluang tertampunya sapirasi warga dalam rencana pembangunan. Apalagi, DPRD KLU yang semestinya dapat mengawal kepentingan warga, justru terkesan tidak peduli. “DPR sebagai wakil masyarakat hanya memikirkan rumah tangganya sendiri dan tidak lepas dari kepentingan pihak-pihak yang mempunyai wewnang dalam menjalankan pembangunan.” Kata Catur kukuh. Ia menyarankan, mestinya DPRD KLU ikut mengawasi proses penyusunan RPJMD agar tetap dapat memenuhi aspirasi warga dan dilaksanakan sesuai tupoksi.

Eross Hajad Guna RM – Rakom Ninata FM Lombok Timur

hajadgunaroasmadi@rocket.mail.com

Comments

Merajut Mimpi membangun Tatakelola Pengetahuan Sunda Kecil Maluku. Redaksi Rumah Alir, SMS Gateway, talasukma@rumahalir.or.id : helmi@rumahalir.or.id : Info SMSGateway 0818 0364 2081, 0819 0111 9555

helmi jh

No Comments

Leave a Comment